Lahan Pertanian Padang Harus Seimbang dengan Kebutuhan Investasi Daerah

Lahan Pertanian Padang Harus Seimbang dengan Kebutuhan Investasi Daerah

--

SUMBAR.DISWAY.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan penting dan perlunya menjaga keseimbangan antara perlindungan lahan pertanian dengan kebutuhan pembangunan maupun investasi daerah. Langkah ini sangat krusial agar pertumbuhan ekonomi kota tetap melaju tanpa mengorbankan sektor ketahanan pangan lokal.

"Penting adanya keseimbangan perlindungan lahan pertanian dengan kebutuhan pembangunan dan investasi," kata Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir di Kota Padang, Selasa.

Maigus menyampaikan pandangan tersebut di sela-sela rapat koordinasi percepatan penetapan dan integrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Auditorium Gubernur Sumbar.

Dalam pertemuan itu, ia menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kota Padang dalam mendukung kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun demikian, ia mengingatkan agar aspek keseimbangan keduanya juga harus menjadi perhatian bersama demi masa depan kota.

Menghitung Defisit Luas Lahan Baku Sawah di Kota Padang

Berdasarkan data resmi yang dipaparkan dalam rapat tersebut, saat ini Kota Padang memiliki Lahan Baku Sawah seluas 4.357,74 Hektare (Ha). Pemkot Padang sendiri mengemban target penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebesar 3.791,23 Ha, atau sekitar 87 persen yang harus tercapai hingga tahun 2029 mendatang.

Sementara itu, kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa luas lahan yang tersedia saat ini baru mencapai 2.123,64 Ha atau sekitar 48 persen. Artinya, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan besar karena terdapat kekurangan lahan yang cukup signifikan, yaitu seluas 1.667,59 Ha.

Tantangan Kota Padang Sebagai Pusat Investasi dan Pendidikan

Eks anggota DPRD Sumbar itu menjelaskan bahwa target pencapaian sebesar 87 persen tersebut sebenarnya merupakan target tingkat provinsi. Seluruh kabupaten dan kota di Ranah Minang harus bahu-membahu untuk mewujudkan angka tersebut.

Namun, Kota Padang memikul beban yang berbeda sebagai ibu kota provinsi. Pemkot Padang juga memiliki tanggung jawab besar untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan infrastruktur, masuknya investasi luar, pengembangan pusat pemerintahan, hingga perluasan pusat pendidikan yang terus berkembang pesat.

Solusi Pemkot Padang: Usulan Subsidi Lahan dari Kabupaten Lain

Melihat kondisi geografis dan tuntutan modernisasi, Maigus menilai target lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut akan sulit tercapai jika sepenuhnya dibebankan kepada Pemkot Padang. Oleh karena itu, pihak eksekutif melemparkan sebuah solusi alternatif dalam rapat koordinasi tersebut.

Pemkot Padang mengusulkan agar daerah yang secara zonasi wilayah tidak memungkinkan lagi untuk memenuhi target lahan pertanian pangan berkelanjutan, mendapatkan bantuan dari daerah tetangga. Kerja sama antarwilayah ini menjadi kunci, di mana daerah lain yang memiliki potensi wilayah pertanian lebih luas bisa ikut menyokong target tersebut.

"Kami mengusulkan target lahan pertanian pangan berkelanjutan dibantu atau didukung oleh daerah lain yang memiliki potensi lahan lebih luas," tambahnya.

Sumber: