Gerbang PAD Pasbar Diluncurkan, Bupati Tekankan Kepatuhan Pajak ASN dan Masyarakat

SUMBAR.DISWAY.ID -- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat meluncurkan Program Gerbang atau Gerakan Bersama Membangun Pendapatan Asli Daerah Pasaman Barat, Rabu (24/6). Peluncuran digelar di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat.

Program yang diinisiasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) itu menjadi langkah strategis Pemkab Pasbar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, memperkuat kemandirian fiskal, serta mempercepat digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Bupati Pasaman Barat Yulianto menegaskan, seluruh elemen masyarakat berperan penting dalam meningkatkan penerimaan daerah melalui kepatuhan membayar pajak. 

BACA JUGA:Pemko Payakumbuh Salurkan 6.000 Baglog Jamur Tiram Demi Cegah Stunting

"Pegawai harus memberi contoh kepada masyarakat dalam membayar pajak. ASN harus menjadi teladan dalam kepatuhan pajak," tegas Yulianto dalam sambutannya.

Ia mengapresiasi TP2DD dan seluruh pihak yang mendukung percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Saat ini transaksi nontunai sektor pajak daerah telah mencapai 99 persen. Namun, digitalisasi retribusi daerah dan tingkat kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang baru 48 persen masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

"Pembangunan daerah butuh dukungan fiskal yang kuat. Jalan, sekolah, layanan kesehatan, irigasi, hingga pembangunan nagari memerlukan pembiayaan berkelanjutan. Karena itu, peningkatan PAD bukan sekadar target pemerintah, tetapi kebutuhan bersama," ujarnya.

Bupati Yulianto menyebut, potensi terbesar peningkatan PAD saat ini berasal dari Opsen PKB dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Meski kepatuhan PKB baru 48 persen, penerimaan dari opsen PKB sudah menjadi salah satu penyumbang terbesar pajak daerah.

BACA JUGA:Pemkot Padang Siapkan Program Dokter Warga untuk Layani Masyarakat Kurang Mampu

"Bayangkan jika kepatuhan masyarakat kita tingkatkan bersama. Dampaknya akan sangat besar terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan," katanya.

Ia mengajak masyarakat memandang pajak sebagai investasi masa depan daerah. Setiap rupiah pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.

Khusus untuk ASN, Bupati Yulianto menegaskan tidak boleh ada aparatur yang menunggak pajak kendaraan. Ia menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah memonitor dan mengevaluasi kepatuhan PKB ASN secara berkala, lalu melaporkannya ke TP2DD dan Badan Pendapatan Daerah.

"Gerakan kepatuhan harus dimulai dari lingkungan pemerintahan. Jika ASN patuh, masyarakat akan percaya. Jika ASN memberi contoh, masyarakat akan mengikuti," ujarnya.

BACA JUGA:Pemkab Dharmasraya Salurkan Bantuan Pertanian Rp1,9 Miliar pada Petani

Sumber: