DPRD Padang Setujui P-APBD 2026, Pemkot Bidik Pendapatan Rp2,6 Triliun di 2027

SUMBAR,DISWAY.ID - Dinamika pembangunan di Kota Padang terus menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Padang, Jumat (17/7/2026). Rapat ini menjadi momentum krusial dalam menentukan arah kebijakan anggaran daerah, baik untuk sisa tahun berjalan maupun tahun depan.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharloin, serta dihadiri oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, beserta Sekretaris Daerah, Raju Minropa. Selain itu, jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD, para Kepala OPD, serta pemangku kepentingan terkait turut hadir mengawal jalannya sidang.

Agenda utama rapat mencakup dua poin penting: penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD (P-APBD) Kota Padang TA 2026, serta penyampaian nota Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2027.

P-APBD 2026 Disetujui

Setelah mendengarkan pandangan akhir fraksi, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh anggota dewan. Ia menyampaikan terima kasih atas persetujuan resmi fraksi-fraksi terhadap Ranperda P-APBD TA 2026. Persetujuan ini menjadi lampu hijau bagi pemerintah untuk melanjutkan berbagai program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Fokus APBD 2027

Pada kesempatan tersebut, Maigus memaparkan gambaran umum rancangan KUA dan PPAS APBD TA 2027 yang berfokus pada tiga sektor utama: pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Sektor Pendapatan:

Pemerintah Kota Padang memasang target optimistis sebesar Rp2,6 triliun, yang terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp1,1 triliun (melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah).

Pendapatan Transfer: Rp1,5 triliun (berasal dari dana transfer pusat dan antardaerah).

Sektor Belanja:

Total belanja diproyeksikan menyentuh angka Rp2,7 triliun dengan rincian:

Belanja Operasi: Rp2,5 triliun (untuk menjamin kualitas pelayanan publik).

Sumber: