Evaluasi Pemulihan Pascabencana, Pemkab Pasaman Barat Terima Kunjungan Tim Satgas Nasional

SUMBAR.DISWAY.ID -- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menerima kunjungan Tim Satuan Tugas (Satgas) Nasional Supervisi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Selasa (28/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah pusat terhadap progres pemulihan Pascabencana sekaligus menyerap berbagai persoalan yang masih dihadapi daerah agar dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Tim Satgas Nasional dipimpin Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang, S.I.K., M.Si., didampingi Kolonel Inf. Feksy Dimuri Angi, S.E., M.M., Kombes Pol. Dennie Andreas Dharmawan, Penelaah Teknis Kebijakan BNPB Nurillah Utami, S.T., M.T., perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum Dimas Sigit Dewandaru, serta Bripda Adriel Angkin Arisakti.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat itu merupakan rangkaian supervisi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kehadiran tim diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat proses pemulihan.

BACA JUGA:Menkes Budi Sadikin dan Pemprov Sumbar Buka Proctorship Operasi Jantung Anak di RSUP Dr. M. Djamil

Rombongan disambut Bupati Pasaman Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Doddy San Ismail. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang terus memberikan pendampingan bagi daerah terdampak bencana.

Doddy menjelaskan, Pasaman Barat merupakan salah satu daerah yang mengalami dampak cukup luas akibat bencana alam. Sebanyak sembilan kecamatan terdampak dengan tingkat kerusakan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan, baik pada sektor infrastruktur maupun pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Ia mengungkapkan, salah satu persoalan yang hingga kini masih menjadi perhatian adalah kondisi ruas jalan provinsi yang menghubungkan Pasaman Barat dengan Pasaman. Meski sempat diperbaiki pada 2024, jalan tersebut kembali mengalami kerusakan akibat bencana pada 2025 sehingga masyarakat masih harus menggunakannya dalam kondisi darurat.

"Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus berupaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dukungan tim supervisi sangat kami harapkan agar berbagai program yang sedang berjalan dapat segera dituntaskan," ujarnya.

BACA JUGA:Mahyeldi Dorong Penguatan Fikih Wasathiyah Jawab Tantangan Keagamaan

Doddy berharap rehabilitasi jalan tersebut dapat segera direalisasikan agar akses transportasi masyarakat kembali normal. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat siap terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta seluruh instansi terkait guna mempercepat pemulihan di daerah terdampak.

Sementara itu, Ketua Satgas Nasional Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari evaluasi nasional terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Ia menjelaskan, pemerintah pusat menggunakan 13 indikator untuk mengukur capaian penanganan pascabencana. Berdasarkan hasil evaluasi sementara, wilayah Sumatera, termasuk Pasaman Barat, menunjukkan progres yang cukup baik dibandingkan sejumlah daerah lain.

"Alhamdulillah, wilayah Sumatera menjadi salah satu daerah dengan penanganan pascabencana yang relatif cepat. Pola penanganannya bahkan menjadi contoh bagi daerah lain. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan," kata Yopie.

Meski demikian, Yopie menegaskan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diselesaikan, mulai dari aspek administrasi, regulasi, pendanaan hingga koordinasi antarinstansi. Menurutnya, kunjungan tersebut tidak hanya bertujuan memantau perkembangan rehabilitasi, tetapi juga mendengarkan langsung berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah. Masukan yang diperoleh akan menjadi bahan pembahasan dalam forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih efektif.

Sumber: