Ancaman Narkoba Hingga LGBT, Gubernur Mahyeldi Kumpulkan Forkopimda Sumbar Susun Langkah Terpadu

SUMBAR.DISWAY.ID -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengumpulkan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), aparat penegak hukum dalam Focus Group Discussion (FGD) di Istana Gubernur, Selasa (4/8/2026).

Pertemuan tersebut digelar untuk memperkuat langkah terpadu menghadapi berbagai persoalan sosial, mulai dari penyalahgunaan narkotika, LGBT, hingga isu-isu sosial lain yang memerlukan penanganan lintas sektor.

Dalam arahannya, Mahyeldi mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterima Pemerintah Provinsi dari BNNP, Sumbar tidak lagi hanya menjadi jalur peredaran narkotika, tetapi mulai menunjukkan indikasi sebagai lokasi produksi.

BACA JUGA:Padang Panjang Raih IKD Dukcapil Prima Award 2026, Bukti Sukses Transformasi Layanan Digital

“Selama ini kita mengira Sumatera Barat hanya menjadi daerah perlintasan. Namun dari informasi yang kami terima dari BNNP, ada indikasi narkoba juga diproduksi di daerah ini. Artinya persoalannya jauh lebih serius dan harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Mahyeldi.

Menurutnya, penanganan persoalan tersebut tidak cukup mengandalkan penegakan hukum semata. Upaya pencegahan harus diperkuat melalui sinergi seluruh elemen masyarakat, dimulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintahan nagari.

Sebagai langkah pencegahan, Pemprov Sumbar telah menginstruksikan Dinas Pendidikan agar memperketat pengawasan terhadap aktivitas pihak luar yang masuk ke lingkungan sekolah. Kebijakan itu dilakukan untuk mencegah berbagai bentuk perekrutan maupun penyalahgunaan yang menyasar pelajar.

“Kita ingin semua sekolah benar-benar terlindungi. Siapa yang masuk ke sekolah harus diketahui dengan jelas. Pencegahan harus dilakukan sedini mungkin agar generasi muda kita tidak menjadi sasaran berbagai pengaruh negatif,” katanya.

BACA JUGA:Kreatif! Anak-Anak Padang Panjang Sulap Sampah Jadi Busana di Fashion Show Eco Friendly HAN 2026

Mahyeldi juga menegaskan pentingnya mengoptimalkan peran pemerintahan nagari dan lembaga adat sebagai garda terdepan dalam mendeteksi berbagai persoalan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba, judi daring, hingga persoalan sosial lainnya.

“Nagari harus menjadi benteng pertama. Dengan deteksi sejak dini, agar berbagai persoalan dapat segera ditangani secara cepat, tepat, dan melibatkan seluruh unsur yang berwenang,” ujarnya.

Selain itu, hasil screening terhadap sekitar 12 ribu peserta didik baru tingkat SMA yang menunjukkan sekitar 21 persen pernah mengalami kekerasan akan menjadi dasar penyusunan program pendampingan yang melibatkan guru bimbingan dan konseling, tenaga kesehatan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Terkait isu LGBT, Mahyeldi menegaskan, pendekatan yang dilakukan pemerintah mengedepankan pendampingan sesuai kewenangan melalui layanan psikologis, kesehatan, serta kolaborasi dengan berbagai lembaga sosial dan instansi terkait.

BACA JUGA:Pemkab Agam Bagikan 33 Ribu Bendera ke Warga untuk Semarakkan HUT RI ke-81

Sumber: