Anggaran Rp65 Miliar Disiapkan Pemkot Padang untuk BPJS Kesehatan Gratis
--
SUMBAR.DISWAY.ID - Warga Kota Padang, Sumatera Barat, mendapat dukungan pembiayaan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan gratis yang disiapkan pemerintah daerah. Untuk menjalankan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran Rp65 miliar pada 2026 agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan medis tanpa terkendala persoalan biaya.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan kesehatan. Keterbatasan ekonomi maupun persoalan pembiayaan tidak boleh menjadi penghalang bagi warga ketika membutuhkan pengobatan.
"Fokus utama Pemkot Padang adalah memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena keterbatasan fasilitas maupun pembiayaan," kata Maigus Nasir di Padang, Rabu.
Maigus menyampaikan kebijakan tersebut dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 yang mengusung tema Sehat Untuk Semua. Kegiatan itu berlangsung pada 11 November 2026 di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center Padang.
Anggaran BPJS Kesehatan gratis tersebut menjadi bagian dari alokasi dana sektor kesehatan yang lebih besar. Pada 2026, Pemkot Padang menyiapkan total anggaran Rp400 miliar untuk mendukung berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Anggaran BPJS Kesehatan Gratis Rp65 Miliar Masuk Program Padang Melayani
Maigus menjelaskan, pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan gratis merupakan bagian dari program Padang Melayani. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan meskipun memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.
Salah satu kelompok masyarakat yang dapat terbantu melalui program tersebut adalah warga yang sebelumnya mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan secara mandiri, tetapi mengalami tunggakan pembayaran iuran.
Melalui skema pembiayaan pemerintah daerah, warga dalam kondisi tersebut berpeluang memperoleh jaminan pembiayaan kesehatan sesuai dengan ketentuan program.
Kebijakan ini menjadi upaya Pemkot Padang untuk memperluas perlindungan kesehatan masyarakat. Pemerintah tidak ingin persoalan pembayaran iuran membuat warga kesulitan ketika membutuhkan pelayanan medis.
Maigus juga menegaskan bahwa peningkatan akses kesehatan tidak hanya bergantung pada pembiayaan BPJS Kesehatan. Pemkot Padang turut mengembangkan layanan dokter warga serta memperkuat pelayanan melalui puskesmas dan rumah sakit.
Dengan pengembangan berbagai layanan tersebut, pemerintah daerah berupaya memperluas jangkauan pelayanan kesehatan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan.
Selain memperkuat fasilitas dan pembiayaan, Maigus meminta Dinas Kesehatan meningkatkan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, kemudahan memperoleh layanan medis harus berjalan seiring dengan kesadaran warga dalam menjaga kesehatan.
"Pengobatan memang penting, tetapi pencegahan harus menjadi perhatian utama. Masyarakat perlu dibiasakan menerapkan pola hidup sehat agar risiko penyakit dapat dikurangi," ujarnya.
Pesan tersebut menegaskan bahwa upaya menjaga kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan pengobatan ketika penyakit muncul. Masyarakat juga perlu membangun kebiasaan hidup sehat untuk mengurangi risiko berbagai gangguan kesehatan.
Dinkes Sumbar Apresiasi Kebijakan UHC Pemkot Padang
Sumber: