Gus Ipul juga mengungkapkan dengan adanya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN) akan meminimalisir ketidaktepatan sasaran bansos. Dengan sistem data terbaru berbasis by name, by address, validasi penerima bansos jadi lebih ketat.
Salah satu kebijakan penting adalah jika seorang Kepala Keluarga penerima bansos meninggal dunia, hak bantuan tidak serta-merta diteruskan ke keluarga, tetapi harus divalidasi ulang.
“Kita akan ubah peraturannya. Kalau ada yang wafat, tidak boleh dilanjutkan ke istrinya. Harus validasi ulang,” kata Gus Ipul.
Hadir pada acara tersebut 190 pilar sosial. Mereka terdiri dari 96 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 10 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 15 Taruna Siaga Bencana (Tagana), 9 anggota Pelopor Perdamaian (Pordam), 10 Pendamping Rehabilitasi Sosial, serta 50 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, Kemensos optimistis program pengentasan kemiskinan akan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.