Pemkab Pasbar Perkuat Pendidikan Kependudukan melalui Program SSK
DPRD dan Pemko Padang Panjang setujui Perda APBD 2027 dan Kota Layak Anak. Wako Hendri Arnis instruksikan penggunaan anggaran selektif dan efisien.-Dok. Istimewa-
Sebelumnya, Kepala DPPKBP3A Pasaman Barat, Armen, dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan advokasi kepada 28 sekolah, mulai dari jenjang SD hingga SMA, untuk mendorong penerapan program SSK di satuan pendidikan.
Ia menjelaskan, sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman tentang konsep dan manfaat SSK, memperkuat koordinasi antara BKKBN, Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, serta pemangku kepentingan terkait.
“Materi kependudukan diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan muatan lokal yang sudah ada, sehingga tidak perlu menambah mata pelajaran baru,” jelasnya.
Armen menambahkan, kegiatan tersebut diikuti hampir 80 persen dari peserta yang diundang. Ia berharap para peserta dapat meneruskan materi sosialisasi dan mendorong penerapan SSK di sekolah masing-masing.
Pada kesempatan itu, juga diserahkan sertifikat apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan Tahun 2025 kepada SMP Negeri 1 Pasaman sebagai bentuk penghargaan atas pelaksanaan program tersebut.
Sumber: