Dua Sekolah Rakyat Segera Dibuka di Sumatera Barat, Perluas Akses Pendidikan

SUMBAR DISWAY ID - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuh umumkan program Sekolah Rakyat akan segera dimulai di Sumatera Barat (Sumbar) pada ajaran baru 2025-2026 mendatang.

Program sekolah Rakyat dibuka dua lokasi, pertama kota Padang dan Kabupaten Solok. Berikutnya lokasi milik Universitas Negeri Padang (UNP) tengah dikaji. 

“Saya mendapatkan informasi luar biasa, di mana teman-teman di Sumatera Barat ini antusias, bersemangat, terutama Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk menyukseskan program Presiden Prabowo dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul dikutip dari laman resmi Kemensos, Rabu 30 April 2025.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade turut menyikapi dibukanya dua Sekolah Rakyat. Menurutnya program ini berdasarkan oleh Kemensos atas arahan Presiden Prabowo Subianto. 

“Program Presiden Prabowo ini bukan janji manis tapi program ini hadir untuk rakyat. Untuk urusan Sekolah Rakyat ini luar biasa,” kata Andre.

Andre juga mengimbau jajaran pemerintah daerah lain untuk segera mengusulkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

“Sampaikan pada kepala daerahnya, ini program presiden untuk mempersiapkan ini (Sekolah Rakyat), nanti pemerintah pusat melalui Kemensos akan membangun,” ujarnya.

Sambutan hangat atas kepastian pembukaan sekolah rakyat juga datang Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy. Ia bersyukur dua Sekolah Rakyat sekaligus akan dibuka di Sumbar.

“Dari 53 Sekolah Rakyat se-Indonesia yang mendapat pertama kali (di tahap awal). Alhamdulillah Sumbar masuk, ada di Kabupaten Solok dan di BBPPKS Padang. Mudah-mudahan Sekolah Rakyat dapat dibangun di seluruh kabupaten/ kota di Sumbar,” katanya.

Selain program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, Mensos Gus Ipul dalam kesempatan ini juga menekankan pentingnya integrasi program Kemensos dengan program daerah, khususnya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Ia menyebutkan kordinasi akan diperkuat agar penyaluran bantuan sosial bisa lebih terarah dan terintegrasi.

“Tahun depan kita mencoba misalnya melakukan penyaluran (bantuan sosial) pada waktu yang hampir bersamaan, pemutakhiran data ini juga kita lakukan dengan seksama sehingga data kita makin akurat, diverifikasi setiap tiga bulan,” katanya.

Gus Ipul juga menyoroti penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang menerima bantuan selama bertahun-tahun tanpa peningkatan status. Ke depan, penerima usia produktif akan dievaluasi setiap lima tahun, kecuali lansia dan penyandang disabilitas.

“Kita akan evaluasi supaya mereka tidak bergantung sama bansos. Mereka punya semangat naik kelas karena perlindungan dan jaminan sosial itu sifatnya sementara, untuk mendorong mereka naik kelas,” kata Gus Ipul.

Sumber: