Penertiban Anjal-Gepeng di Sumbar Kini Lebih Humanis, Bukan Represif

SUMBAR,DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melalui Dinas Sosial menggelar aksi penertiban terhadap anak jalanan (anjal) dan gelandangan-pengemis (gepeng) di sejumlah titik rawan di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (04/07/2025). Tak hanya fokus pada penertiban, kegiatan ini digelar sebagai langkah awal untuk menghadirkan solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Sebanyak 45 orang terjaring dari empat lokasi, yaitu Lubuk Begalung, Kuranji, Koto Tangah, dan kawasan Fly Over Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Mereka dibawa ke Batalyon Infanteri 133 Yudha Sakti untuk pendataan dan assesmen lanjutan oleh tim gabungan lintas lembaga.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Syaifullah, menegaskan bahwa upaya ini adalah bagian dari ikhtiar bersama dalam menyelesaikan persoalan sosial dari akarnya. Pemprov Sumbar ingin membuka jalan bagi para anjal dan gepeng untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

“Hari ini kami melakukan penjaringan di empat titik. Sekitar 45 orang telah terjaring dan sedang dalam proses assesmen. Kita tanya kebutuhan mereka, riwayatnya, lalu kita siapkan rute bantuannya. Apakah masuk panti, pelatihan kerja, atau kembali sekolah,” ujar Syaifullah.

Dukungan serupa disampaikan Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kemensos RI di Padang, Muryadi. Ia menyebut bahwa penyelesaian masalah gepeng dan anjal tidak bisa dilakukan sepihak. Perlu pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif.

“Anak-anak mestinya berada di sekolah, bukan hidup di jalan. Kita perlu dengar apa yang mereka alami dan cari solusinya bersama. Melalui assesmen ini, kita memotret keluhan dan kebutuhan mereka agar bisa dibantu secara nyata. Harapan kami, Sumbar segera bersih dari masalah ini,” ungkap Muryadi.

Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Indra Syafri, menambahkan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum sangat membantu dalam proses penjaringan. Ia menyebut bahwa kehadiran Satpol PP, TNI, dan Polri memberikan efek kejut yang selama ini tidak didapat jika hanya Dinsos yang turun sendiri.

“Harapannya tentu Padang dan Sumbar bisa bebas dari gepeng. Tapi kita harus bertindak bersama, dengan peran masing-masing,” ungkap Indra.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kadinsos Provinsi yang turut berdialog langsung dengan sejumlah gepeng dan anjal. Tim penertiban melibatkan berbagai unsur dari OPD Provinsi, instansi vertikal, OPD Kota Padang, dan lembaga-lembaga terkait. Penertiban ini diharapkan dapat mengarahkan anjal dan gepeng pada jalur pemulihan, pemberdayaan, dan perlindungan yang tepat

 

Sumber: