Sumatera Barat Raih Dua Kuota Program Nasional: Fokus Penataan Kawasan dan Sanitasi 2025

SUMBAR,DISWAY.ID -  Sumatera Barat (Sumbar)kembali dipercaya menjadi prioritas dalam program nasional. Dua daerahnya, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Padang, resmi ditetapkan sebagai penerima program peningkatan kualitas permukiman dan sanitasi rumah tahun 2025 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia.

Kepastian ini disampaikan dalam agenda resmi di halaman Kantor Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung, Senin malam (29/07/2025), yang turut dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, antara lain Sekda Jasman, Camat Pulau Punjung Yulius, dan Wali Nagari IV Koto, David Iskan.

“Dari 510 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 10 daerah yang terpilih. Alhamdulillah, Sumatera Barat termasuk provinsi prioritas dan mendapat dua kuota sekaligus, yakni Dharmasraya dan Padang,” ungkap Wagub Vasko.

Ia menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk komitmen nyata untuk mengawal langsung aspirasi masyarakat ke tingkat pusat.

“Kita akan terus perjuangkan agar lebih banyak program nasional hadir dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat,” tegasnya.

Program akan dilaksanakan di Jorong Pasar Lama dan Jorong Tabek, Nagari IV Koto, Kecamatan Pulau Punjung. Total sebanyak 54 kepala keluarga akan menerima bantuan bedah rumah senilai Rp20–30 juta per unit, serta pembangunan 50 unit MCK, pengaspalan jalan, drainase lingkungan, jaringan air bersih, hingga penataan kawasan permukiman seluas 15,4 hektare.

Tokoh masyarakat setempat, Annisa, mengungkapkan bahwa program ini merupakan hasil dari aspirasi warga yang disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur kepada kementerian terkait.

“Alhamdulillah, berkat bantuan Uda Wagub menyampaikan langsung kondisi kami kepada Pak Menteri, program ini akhirnya hadir di Dharmasraya,” ucap Annisa.

Program ini disambut antusias oleh warga, dan diharapkan menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

 

Sumber: