SUMBAR.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan infrastruktur telekomunikasi di kawasan rawan bencana Sitinjau Laut. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada Kamis (15/5/2025), yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait termasuk PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat.
Fokus utama rapat adalah mencari solusi atas kendala-kendala dalam merealisasikan pembangunan menara telekomunikasi di Sitinjau Laut. Inisiatif ini dipandang krusial sebagai langkah antisipasi dan mitigasi bencana, mengingat kondisi geografis Sitinjau Laut yang rentan terhadap berbagai potensi bencana.
Kepala Dinas Kominfotik Sumbar Siti Aisyah menegaskan bahwa pembangunan menara telekomunikasi ini merupakan arahan langsung dari Gubernur, yang bertujuan untuk memperkuat sistem komunikasi dalam menghadapi situasi darurat bencana.
"Kerja sama dengan pihak provider seperti Telkomsel ini kita laksanakan karena keterbatasan anggaran daerah. Kita mengapresiasi kesediaan Telkomsel untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur yang sangat penting untuk kepentingan masyarakat ini," ujarnya.
Telkomsel sendiri menyatakan kesiapannya untuk membangun menara telekomunikasi dengan spesifikasi yang dibutuhkan, termasuk lahan seluas 15x15 hingga 20x20 meter dan pasokan listrik sebesar 10,6 KVA. Perusahaan telekomunikasi terkemuka ini juga menjamin bahwa menara yang akan dibangun bersifat multi-tenant, yang berarti dapat digunakan oleh seluruh operator telekomunikasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Dalam rapat tersebut, berbagai aspek teknis dan perizinan dibahas secara komprehensif. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang memastikan bahwa lokasi pembangunan menara tidak akan menghambat rencana pembangunan flyover Sitinjau Laut. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memberikan penjelasan mengenai prosedur pembangunan menara di kawasan konservasi hutan lindung, dengan menekankan bahwa untuk kepentingan non-komersial seperti mitigasi bencana, diperlukan surat pernyataan dari Pemprov Sumbar dan pihak provider.
PT PLN (Persero) UP3 Padang menyatakan kesiapannya untuk mendukung pasokan listrik ke lokasi menara, meskipun terdapat kendala perizinan terkait perluasan infrastruktur di beberapa titik. Sementara itu, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Prov.Sumbar menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum seperti menara telekomunikasi ini dapat menjadi prioritas dalam pemanfaatan lahan.
Inisiatif Pemprov Sumbar ini menunjukkan keseriusan dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi bencana. Dengan adanya menara telekomunikasi yang handal di Sitinjau Laut, diharapkan koordinasi antar instansi dan penyampaian informasi kepada masyarakat saat terjadi bencana dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Langkah proaktif ini tentu akan memperkuat citra Pemprov Sumbar sebagai pemerintah yang responsif dan peduli terhadap keselamatan warganya.