SUMBAR,DISWAY.ID - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat dalam mempercepat swasembada pangan nasional. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah kesiapan Pemprov Sumbar dalam mendukung pengalihan status kepegawaian penyuluh pertanian dari daerah ke Kementerian Pertanian.
Pernyataan ini disampaikan Mahyeldi saat menjadi pembicara di Rakernas II Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) 2025 yang digelar di Palembang pada Senin (14/07/2025). Menurutnya, langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang percepatan swasembada pangan, yang menekankan pentingnya peran penyuluh pertanian di bawah koordinasi pemerintah pusat.
“Kami menyambut baik Inpres ini dan siap memfasilitasi proses peralihan kepegawaian penyuluh pertanian. Ini juga sejalan dengan arah pembangunan Sumbar ke depan,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini mendukung salah satu Program Unggulan Sumbar dalam RPJMD 2025–2030, yakni "Gerak Cepat Sumbar Sejahtera", yang menargetkan Sumatera Barat menjadi lumbung pangan nasional dengan ekonomi yang berkelanjutan.
Mahyeldi meyakini bahwa pengalihan status penyuluh pertanian ke pemerintah pusat akan meningkatkan efektivitas kerja penyuluh di lapangan. Dampaknya diharapkan bisa langsung dirasakan petani, baik dalam hal peningkatan produktivitas maupun kesejahteraan.
Lebih lanjut, Mahyeldi menyoroti pentingnya peran penyuluh pertanian dalam pencapaian target tanam di Sumbar. Ia menyebutkan bahwa pada bulan Juli 2025, realisasi tanam padi di Sumbar melonjak signifikan.
“Target tanam padi tahun ini di Sumbar sebesar 578.859 hektare. Hingga akhir Juni, realisasi baru mencapai 9.038 hektare. Namun di bulan Juli, angka ini meningkat tajam menjadi 45.554 hektare, setelah bertambah 36.202 hektare hanya dalam satu bulan. Hal serupa juga terjadi pada jagung. Ini bukti nyata kerja optimal para penyuluh di lapangan,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Mahyeldi kembali menegaskan komitmen Pemprov Sumbar yang sejalan dengan kebijakan nasional.
“Kami akan terus mengikuti arahan Presiden dan siap mendukung proses alih status penyuluh pertanian demi mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” tutupnya.