TPAKD Sumbar Dorong Inklusi Keuangan untuk Percepat Pemulihan Masyarakat Pascabencana

SUMBAR,DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan peran strategis Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam memperluas layanan keuangan dan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pascabencana. Penegasan tersebut mengemuka dalam Rapat Pleno Semester II TPAKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Gubernuran, Padang, Selasa (16/12/2025).

Mewakili Gubernur selaku Ketua Tim Pengarah TPAKD, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar, Adib Alfikri, menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar terus mendorong penguatan peran TPAKD sebagai instrumen pemerataan akses keuangan daerah. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM dan kelompok berpenghasilan rendah, dapat mengakses layanan keuangan secara adil dan berkelanjutan.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Road Map TPAKD Tahun 2026–2030 sebagai rujukan bersama dalam memperluas layanan keuangan daerah. Road map ini diharapkan menjadi panduan strategis dalam mendukung program prioritas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Adib.

Ia menambahkan, masih terdapat kesenjangan pemanfaatan produk dan layanan keuangan di masyarakat. Oleh karena itu, TPAKD dituntut untuk menghadirkan langkah percepatan yang lebih konkret, terutama dalam merespons kebutuhan masyarakat pascabencana.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pemerataan akses keuangan. Rapat pleno ini harus menjadi ruang evaluasi sekaligus perumusan program yang lebih relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumbar, Roni Nazra, menjelaskan bahwa TPAKD dibentuk untuk menjembatani berbagai kendala masyarakat dalam mengakses produk dan layanan jasa keuangan, guna mendorong peningkatan usaha dan kesejahteraan.

“Keberhasilan TPAKD dapat diukur dari tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Saat ini, literasi keuangan nasional berada di angka 66,6 persen, sementara inklusi keuangan telah mencapai 80,51 persen,” kata Roni.

Rapat pleno kemudian dilanjutkan dengan evaluasi pelaksanaan program kerja serta pembahasan rencana kegiatan TPAKD tahun 2026 yang dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar, sebagai bagian dari penguatan sinergi lintas sektor.

Turut hadir dalam rapat pleno ini perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Barat, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar, OPD, instansi vertikal, serta BUMN dan BUMD terkait. 

Rapat pleno ini diharapkan menjadi penggerak lahirnya langkah-langkah nyata dalam memperluas inklusi keuangan di Sumatera Barat. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan, TPAKD diharapkan mampu menghadirkan layanan keuangan yang semakin mudah diakses, relevan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sumber: