Andre Rosiade Dukung Prabowo Cabut Izin Tambang di Raja Ampat

Andre Rosiade Apresiasi Prabowo Cabut Izin Tambang di Raja Ampat--Instagram/ @andre_rosiade
SUMBAR.DISWAY.ID - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade mendukung Prabowo Subianto atas evaluasi dan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
"Alhamdulillah, masalah ini mendapat atensi langsung dari Pak Presiden Prabowo. Beliau memerintahkan jajaran di beberapa kementerian meninjau langsung kawasan tambang Raja Ampat. Ini untuk memastikan informasi yang berkembang, bahkan sampai ke dunia internasional," kata Andre dalam keterangannya, Rabu (11/6/2025).
Terdapat empat IUP yang dicabut berada di luar Pulau Gag, namun IUP yang masih beroperasi adalah PT Gag Nikel, yang berstatus kontrak karya sejak 1998 dan telah memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2025.
Andre menyampaikan bahwa langkah tegas ini merupakan bentuk kepedulian Presiden terhadap pelestarian lingkungan di Raja Ampat, salah satu kawasan laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.
“Presiden mengambil langkah ini setelah evaluasi menyeluruh bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta berbagai pemangku kepentingan lokal dan nasional," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif masyarakat, tokoh adat, serta pemerintah daerah dalam menyuarakan aspirasi penolakan tambang yang berdampak buruk bagi lingkungan.
“Sekarang semua bergerak untuk kepentingan bersama, demi pembangunan berkelanjutan yang adil dan berpihak pada lingkungan," ujar Andre yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat.
Andre mengaku mendapat informasi bahwa Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Gubernur Papua Barat Daya, dan Bupati Raja Ampat telah turun langsung ke lokasi. "Mereka memastikan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Semoga bisa diselesaikan segera," kata Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu.
Pencabutan izin ini juga mempertimbangkan masukan dari masyarakat, aktivis lingkungan, dan pegiat media sosial yang aktif menyuarakan kekhawatiran terhadap kerusakan ekosistem di wilayah konservasi tersebut.
"Warga setempat yang lebih tahu dampaknya. Jadi, masukan mereka sangat penting dalam proses evaluasi ini," pungkas Andre
Sumber: