Pemprov Sumbar Resmi Luncurkan Sekolah Rakyat di Tiga Lokasi

SUMBAR,DISWAY.ID -   Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) resmi meluncurkan program Sekolah Rakyat (SR) pada Senin, 14 Juli 2025. Peluncuran ini dilakukan serentak di tiga lokasi, yaitu di Kompleks Universitas Negeri Padang (UNP), Kompleks BBPPKS Padang, dan Kompleks BLK Kabupaten Solok.

Kepala Dinas Sosial Sumbar, Syaifullah, mengatakan bahwa peluncuran ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Kementerian Sosial RI, serta pejabat dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Alhamdulillah, hari ini saya mewakili Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk ikut dalam peluncuran Sekolah Rakyat di UNP. Hadir juga Rektor UNP, perwakilan dari Kemensos RI, Kepala BPS Sumbar, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, dan para orang tua murid,” ujar Syaifullah.

Di dua lokasi lainnya, kegiatan serupa juga berlangsung. Di BBPPKS Padang, peluncuran dihadiri oleh Kepala BBPPKS, perwakilan Kemensos, Dinas Sosial Kota Padang, dan perwakilan BINDA Sumbar. Sementara di BLK Solok, hadir Bupati dan Sekda Kabupaten Solok, serta beberapa kepala OPD dan orang tua siswa.

Syaifullah menjelaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat sudah disiapkan, dan saat ini telah ditunjuk tiga kepala sekolah serta 29 guru untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar di ketiga lokasi.

Berikut rincian jumlah siswa:

• BBPPKS Padang (jenjang SMP): 150 siswa (74 laki-laki, 76 perempuan)
• BLK Solok (jenjang SMP): 50 siswa (25 laki-laki, 25 perempuan)
• UNP (jenjang SMA): 50 siswa (21 laki-laki, 29 perempuan)

Sarana dan prasarana, termasuk asrama untuk para siswa, disebut sudah siap digunakan.

Menurut Syaifullah, Sekolah Rakyat adalah program strategis dari pemerintah pusat untuk mengurangi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, lewat jalur pendidikan. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu yang sudah terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan disiapkan sebagai sekolah berasrama.

“Sekolah Rakyat ini berbentuk sekolah berasrama, khusus untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu yang sudah masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujar Syaifullah

Sumber: