SUMBAR,DISWAY.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Padang terus menggenjot upaya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayahnya. Langkah strategis ini diambil guna memuluskan target zero (nol) ATS pada tahun 2029 mendatang.
Sebagai salah satu ujung tombak program, Pemkot Padang berfokus pada peningkatan kompetensi dan kapasitas para operator ATS yang tersebar di 104 kelurahan se-Kota Padang.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat membuka kegiatan Workshop Peningkatan Kompetensi Operator ATS Kelurahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Kamis (21/5).
Maigus menegaskan bahwa pengentasan masalah putus sekolah merupakan instruksi langsung dari Wali Kota Padang, Fadly Amran, dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
BACA JUGA:Koperasi dan UMKM Jadi Penopang Rantai Pasok Program MBG di Agam
BACA JUGA:Resmi Dilepas, Pemko Padang Panjang Beri Dukungan Penuh untuk PSPP di Liga 4 Nasional
“Melalui Program Unggulan (Progul) Padang Juara dan Smart Surau, kami ingin pendidikan menjadi prioritas utama yang sejalan dengan visi Kota Padang sebagai kota pintar dan kota sehat,” ujar Maigus.
Upaya yang dilakukan sejauh ini mulai membuahkan hasil. Berdasarkan data terbaru, angka ATS di Kota Padang menunjukkan tren penurunan. Saat ini, tercatat ada 6.615 anak yang masuk kategori ATS, berkurang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang menyentuh angka 7.178 anak.
Untuk mempercepat target zero ATS, Pemkot Padang menyadari perlunya sinergi lintas sektoral. Maigus menginstruksikan seluruh elemen kewilayahan—mulai dari camat, lurah, hingga ketua RT dan RW—untuk proaktif melakukan pendataan sekaligus edukasi ke masyarakat.
Para operator kelurahan juga dituntut tidak hanya sekadar merekap data, tetapi harus mampu memberikan pemahaman persuasif agar orang tua mau kembali menyekolahkan anaknya.
“Pendidikan harus tetap menjadi nomor satu, karena kita tidak pernah tahu bagaimana masa depan seorang anak. Tugas kita adalah memastikan mereka tetap mendapatkan hak pendidikan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova, memastikan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema intervensi untuk menjamin akses pendidikan. Skema tersebut mencakup bantuan dana pendidikan, pendampingan administrasi, hingga penyediaan jalur pendidikan formal dan nonformal.
“Kalau ada anak yang ingin sekolah tetapi terkendala biaya, segera laporkan ke lurah. Pemerintah akan hadir mencarikan solusi agar tidak ada lagi anak-anak Kota Padang yang putus sekolah,” tutup Yopi.