Perkuat Sinergi Angkutan Lebaran 2026, Menhub Temui Gubernur Sumbar

SUMBAR.DISWAY.ID - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menggelar rapat koordinasi sekaligus mempererat sinergi dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah bersama jajaran Pemerintah Daerah Sumatera Barat di Padang, Kamis, 26 Februari 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Menhub Dudy memaparkan sejumlah dukungan yang diharapkan dari Pemda Sumatera Barat untuk mengantisipasi lonjakan perantau yang pulang ke ranah Minang pada masa angkutan Lebaran 2026.

Ia menilai Sumatera Barat memiliki pola pergerakan yang khas saat periode Angkutan Lebaran. "Sumatera Barat dikenal sebagai daerah dengan jumlah perantau yang besar, sehingga setiap menjelang hari raya Idul Fitri, terjadi arus kedatangan yang signifikan dari berbagai daerah di Indonesia menuju kampung halaman di ranah minang," ungkapnya.

Menurutnya, pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026 di Sumatera Barat membutuhkan persiapan matang, respons cepat, dan koordinasi terintegrasi. Kolaborasi solid antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat menjadi faktor penting dalam mengelola arus mudik dan arus balik secara optimal.

Berdasarkan hasil Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2026, diperkirakan sebanyak 1,88 juta warga Sumatera Barat akan melakukan perjalanan selama periode tersebut. Untuk tujuan perjalanan, arus terbesar tercatat menuju Jawa Tengah, sementara pergerakan menuju Sumatera Barat diproyeksikan mencapai 5,36 juta orang.

Karena itu, kesiapan simpul transportasi seperti bandara dan terminal harus dipastikan optimal. Dukungan yang dibutuhkan antara lain pendirian posko, penyediaan area istirahat, antisipasi kepadatan, penyampaian informasi, pemantauan wilayah rawan bencana, serta pengaturan dan rekayasa lalu lintas.

"Kami harap Pemda Sumatera Barat bersama dengan stakeholder terkait dapat melakukan posko pelayanan dan monitoring Angkutan Lebaran, memastikan kesiapan armada (ramp check) dan simpul transportasi, serta melakukan pemeriksanaan kendaraan (pengemudi)," lanjut Menhub.

Selain itu, Menhub mendorong konsolidasi program mudik gratis melalui integrasi data, jadwal, dan rute agar pelaksanaannya tepat sasaran dengan tingkat keterisian maksimal. Ia juga menekankan pentingnya penyediaan layanan pengumpan (feeder) guna memudahkan pemudik menuju titik keberangkatan mudik gratis.

Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat, Kementerian Perhubungan mengajak pemerintah daerah dan Kepolisian RI mengoptimalkan pemanfaatan masjid serta Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai lokasi istirahat sementara (rest area). Fasilitas yang perlu disiapkan meliputi area parkir gratis dan aman, toilet serta sanitasi yang memadai, air bersih, pencahayaan, pos kesehatan ringan, hingga rambu dan pengaturan lalu lintas terpadu.

Rekayasa lalu lintas juga perlu diterapkan secara situasional, terutama jika terjadi hambatan seperti longsor atau banjir. Pada titik rawan kemacetan dan keramaian, harus tersedia petugas keamanan, jalur alternatif, serta penanganan perlintasan sebidang antara jalan raya dan rel kereta.

Untuk ruas jalan yang berada di kawasan rawan banjir dan longsor, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan pos mitigasi, khususnya di jalur yang dilalui pemudik, serta menerapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah dengan potensi bencana hidrometeorologi.

Di sisi lain, Menhub juga mengajak Pemerintah Pusat, Pemda, dan Kepolisian memberi perhatian khusus pada pasar tumpah serta destinasi wisata, terutama dalam pengaturan parkir agar tidak memicu kepadatan.

Hal ini mengingat potensi peningkatan aktivitas belanja menjelang Idul Fitri serta lonjakan kunjungan wisata setelah hari raya (H+1 dan H+2).

Turut hadir dalam rapat tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, serta Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono.

Sumber: