KPID Sumbar Dorong Integrasi Early Warning System di TV Digital untuk Percepat Informasi Bencana

SUMBAR,DISWAY.ID - Pentingnya integrasi sistem peringatan dini bencana pada siaran televisi digital membuat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Sinergi Multi-Stakeholder dalam Implementasi Early Warning System TV Digital" di Aula Kantor Diskominfotik Sumbar, Selasa (18/11/2025).

Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat, Era Sukma Munaf, menyoroti pentingnya integrasi data kebencanaan di lingkup pemerintahan dan menuntut respons cepat kepada masyarakat,

“Berdasarkan data Bencana Indonesia 2025, tercatat telah terjadi 1.963 kejadian bencana di Indonesia per Juli 2025, yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi, sehingga integrasi data dari InaRISK dan BMKG langsung ke layar televisi masyarakat menjadi kebutuhan mendesak untuk meminimalisir risiko korban jiwa,” terang Era. 

Ketua KPID Sumbar, Robert Cenedy, mengingatkan bahwa Sumatera Barat membutuhkan sinergi lintas sektor agar informasi peringatan dini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara cepat dan akurat, terutama penggunaan fitur Early Warning System (EWS) pada TV sebagai instrumen vital keselamatan publik.

BACA JUGA:Pemprov Sumbar Serahkan Bonus untuk Ratusan Atlet Berprestasi PON hingga POPNAS

BACA JUGA:KWI 2025 Ditutup, Pemprov Sumbar Siap Tindaklanjuti Risalah Wakaf dan Pimpin Kebangkitan Wakaf Indonesia

“Tantangan kita adalah memastikan Warnings for All. Media penyiaran harus mematuhi kode etik ketat demi akurasi, sekaligus memprioritaskan konten edukasi keselamatan. Jangan sampai informasi bencana justru memicu kepanikan karena minimnya etika penyampaian,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat, TB. Yusuf Hidayat, memastikan komitmen lembaga penyiaran publik dalam menyajikan tayangan yang humanis. Ia berharap media tidak mengeksploitasi visual korban secara vulgar, melainkan fokus pada informasi yang mendidik dan menenangkan.

“Tujuannya adalah mengurangi penyebaran hoaks yang meningkatkan kepanikan serta mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Media harus hadir sebagai sumber informasi yang valid,” tambahnya.

Kegiatan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari penguatan pengawasan etika siaran, peningkatan literasi media masyarakat agar kritis terhadap hoaks, hingga kolaborasi erat antar pemangku kepentingan. Dengan sinergi ini, ekosistem penyiaran di Sumbar diharapkan mampu membangun ketahanan informasi yang tangguh menghadapi potensi bencana

Sumber: