Kolaborasi Jadi Kunci Peningkatan IKP 2025, Kemenkopolkam Kumpulkan Pemangku Kepentingan di Sumbar

SUMBAR,DISWAY.ID - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) RI menggelar Rapat Koordinasi untuk membahas peningkatan nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2025 serta koordinasi program prioritas Presiden untuk Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). 

Rapat yang diselenggarakan di Hotel Santika Padang, ini menghadirkan narasumber Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Kepala Dinas Kominfotik, Kepala Bappeda, dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar.

Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Sumbar Arry Yuswandi menekankan bahwa kebebasan pers tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dari berbagai elemen. Meskipun belum ada program khusus yang secara resmi dibentuk oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar untuk meningkatkan IKP, Sekda menyebutkan beberapa upaya perbaikan yang sedang dilakukan. 

Diharapkan pada tahun 2026, kondisi-kondisi yang tidak diharapkan seperti rendahnya independensi media, pembatasan kerja jurnalis, dan tata kelola pers yang belum optimal dapat diantisipasi dan diperbaiki.

Sekda juga berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat terus meningkatkan komitmen nyata terhadap kebebasan pers. Dia mendorong agar tercipta pers yang sehat dan tidak semata-mata bergantung pada anggaran pemerintah. Selain itu, peningkatan kompetensi jurnalis juga menjadi salah satu fokus utama.

"Kesuksesan pembangunan itu tidak bisa terlepas dari pers. Saat ini banyak program pemerintah yang perlu dukungan dari pers, seperti MBG, sekolah rakyat, dan ketahanan pangan," tegas Arry Yuswandi, salah satu narasumber dalam rapat tersebut.

Kolaborasi dan Tantangan Pembangunan

Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah, dalam paparannya menyoroti pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan kebebasan pers. Ia mengakui bahwa masih ada beberapa kekurangan dalam kerjasama dengan media. Namun, dengan segala keterbatasan yang ada, Pemprov Sumbar terus berupaya memfasilitasi berbagai kegiatan yang diikuti oleh media.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi, memaparkan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar tahun 2025-2029 dan tantangan pembangunan yang akan dihadapi.

Sebagai narasumber terakhir, Ketua KPID Sumbar turut memberikan pandangan dan masukan terkait peran lembaga penyiaran dalam mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berkualitas.

Rapat koordinasi yang dihadiri insan pers dan Forkopimda ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang konkret bagi seluruh pihak terkait untuk bersinergi dan menciptakan iklim pers yang lebih bebas, independen, dan profesional di Sumatera Barat.

 

Sumber: